Bantuan makanan untuk 80.000 warga Rohingnya diblokir Myanmar

Pemerintah Myanmar dianggap tidak proporsional saat membantu Buddhis warga sipil etnis Rakhine selama kerusuhan [EPA via Aljazeera]

Moslemzone.com - Tindakan represif militer menyusul terjadinya kerusuhan telah menyebabkan pemblokiran terhadap setiap bantuan untuk minoritas Muslim di wilayah Rakhine.

Pengiriman bantuan pangan untuk 80.000 orang di wilayah Rakhine Myanmar telah diblokir karena adanya tindakan represif militer di wilayah tersebut, rilis WFP, organisasi Program Pangan Dunia milik PBB.

Satu statemen dari WFP pada hari Rabu menyebutkan bahwa sebuah wilayah yang didominasi etnis Rohingya di utara telah ditutup lebih dari seminggu yang lalu setelah meletusnya serangan terhadap pos polisi yang diduga dilakukan oleh para pejuang Rohingya yang menyebabkan lonjakan mobilisasi pasukan pemerintah di wilayah tersebut.

WFP biasanya menyuplai kebutuhan konsumsi harian untuk 80,000-85,000 orang di wilayah yang ditutup yang berbatasan dengan wilayah Bangladesh, namun pengiriman bantuan menjadi terganggu setelah militer menghalangi pasokan apapun masuk ke wilayah tersebut.

Wilayah Rakhine adalah wilayah yang dihuni kelompok minoritas Muslim Rohingya yang diduga telah mengalami penganiayaan sistematis sejak terjadinya kerusuhan di tahun 2012.

"Ada pasukan militer di mana-mana dan juga jam malam. Tidak mungkin ada jalan masuk ke salah satu daerah yang terkena dampak," kata Arsen Sahakyan, petugas kemitraan WFP di Myanmar.

"Daerah-daerah yang terkena dampak juga termasuk daerah yang kami biasanya beroperasi di sana."

Menurut media pemerintah, aparat keamanan telah menewaskan sedikitnya 30 orang sejak serangan terhadap pos polisi. Angka resmi terbaru menunjukkan setidaknya 40 orang telah ditahan.

Para aktivis menyebutkan adanya tindakan keras dari militer dengan adanya pasukan yang menembak mati warga sipil dari kalangan Muslim dan membakar desa-desa mereka. Namun militer menyatakan bahwa tindakan itu mampu meredam serangan-serangan keras.

Pemerintah menyalahkan Aqa Mul Mujahidin, satu kelompok bersenjata atas terjadinya serangan-serangan tersebut dan menyatakan bahwa ratusan pejuang sedang merencanakan serangan-serangan lebih banyak.

Sekitar 125.000 warga Rohingya tetap dalam pengungsian dengan mengalami pembatasan gerakan juga akses terhadap pendidikan ataupun makanan, sementara mereka terpaksa tetap harus tinggal di kamp-kamp yang kumuh.

Baru-baru ini ketegangan meningkat antara komunitas Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine, dan kekhawatiran atas menyebarnya kerusuhan antara dua kelompok ke wilayah lain telah mendorong WFP untuk kembali menyalurkan bantuan kepada 6.000 orang pengungsi yang beberapa bulan lalu pernah mereka bantu.

Banyak warga Rakhines -yang juga merupakan komunitas miskin di Myanmar- yang tidak suka bila bantuan internasional diberikan kepada warga Rohingya.

Pada tahun 2014, sebagian besar lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan menarik diri dari negara itu setelah massa umat Buddha menggeledah kantor dan gudang mereka, menuduh mereka bias dalam mendukung umat Islam.

Bentuk kemarahan mereka sempat ditunjukkan di luar sebuah biara di Maungdaw yang telah menjadi kamp pengungsi darurat untuk warga Rakhines di mana terpampang tulisan: "Kami tidak membutuhkan bantuan dari PBB, LSM internasional - Maungdaw Rakhine."

"Ketika rumah-rumah Rakhine kami dibakar dan diserang pada tahun 2012, mereka tidak memberitakannya kepada dunia," ungkap Hla Shwe, seorang warga Rakhine kepada kantor berita AFP dengan mengacu pada lembaga-lembaga bantuan tersebut.

"Mereka seharusnya juga memikirkan hak-hak asasi manusia dari etnis Rakhine."

Pada bulan Juni, PBB menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang meluas terhadap Rohingya, termasuk penolakan kewarganegaraan karena anggapan bahwa mereka adalah imigran ilegal, kerja paksa dan kekerasan seksual, bisa mencapai tingkat "kejahatan terhadap kemanusiaan."

Uni Eropa, pada bulan Juli lalu, mendesak pemerintah Myanmar untuk mengakhiri "penindasan brutal" dan "penganiayaan sistematis" terhadap Rohingya, namun permintaan mereka untuk mendapatkan akses tanpa hambatan ke daerah-daerah di mana warga Rohingya menjadi sasaran sebagian besarnya telah diabaikan. (F4)

(Sumber Aljazeera.com)