Edit
 |
| Muslim Rohingya tengah mengadapai tekanan dan pembantaian dari kaum Budha Myanmar. (CNN) |
Moslemzone.com - Pemerintah Indonesia meminta agar konflik di Myanmar segera diakhiri. Namun, Pemerintah Indonesia mendorong agar penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar harus diikuti dengan langkah-langkah yang inklusif. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Multilateral Kementrian Luar Negeri, Hasan Kleib di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (14/12/16) siang.
"Pendeketan inklusif, yaitu pembangunan di Rakhine. Karena itu menjadi pilar stabilitas," ungkapnya.
Bukan hanya Hak Asasi Manusia, baginya yang menjadi akar permasalahan adalah karena kaum minoritas di Rakhine belum diakui kewarganegaraannya.
"Akar permasalahanya, satu kelompok minoritas di Rakhine masih belum diakui kewarganegaraanya. Jadi bukan hanya HAM, tapi pembangunan inklusif, kita bangun sekolahan, kita bangun rumah sakit di sana, kita kasih bantuan untuk menyatukan antar komunal di sana," tutrnya.
Hassan menilai permasalahan ini tidak boleh dibiarkan, oleh sebab itu langkah diplomasi tengah diupayakan.
"Ini merupakan pelanggaran HAM, kita tidak boleh diam saja. Makanya kita melakukan berbagai upaya diplomasi untuk meminta pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan di Rakhine," tegasnya.
Di lain pihak, Ketua Umum Wahdah Islamiyah yakni Zaitun Rasmin mengatakan, negara-negara lain harus didorong untuk mengucilkan Myanmar dari pergaulan Internasional. Peristiwa ini juga tidak boleh hanya dibawa dalam kasus perselisihan antar etnik, komunal dan warga.
"Kan ada peran militer disitu. Ini nggak bisa dibohongi lagi. Seharusnya sejak Aung San Suu Kyi naik, sudah bisa distop itu, " tegasnya.
Bagi Zaitun, PBB dan negara Islam harus turun. Sebab masalah ini menyangkut hak asasi manusia. Sebagai perbandingan, negara-negara Timur Tengah juga pernah diintervensi Amerika Serikat dalam upaya stabilisasi negara lain, seperti di Irak dan Afganistan jelasnya.
Reporter: Ali Muhtadin
Editor: Zakarija
0 comments:
Post a Comment